Perwujudan Pembangunan Nasional dalam Sektor Transportasi Umum

     Pembangunan Nasional adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pembangunan Nasional bertujuan untuk menopang seluruh kegiatan masyarakat Indonesia agar dapat sejajar dengan negara maju yang lainnya. Semakin tinggi pembangunan yang dilakukan maka hal itu akan mengantarkan masyarakat Indonesia dengan kesejahteraan. Oleh karena itu Pembangunan Nasional merupakan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia, pemerintah selaku lembaga yang berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan dan menunjang kebutuhan masyarkatnya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. 

         Hal penting yang dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi salah satunya adalah infrastruktur yang mendukung. Infrastruktur yang mendukung dapat terlihat dari transportasi yang digunakan untuk melakukan mobilisasi manusia maupun barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur khususnya transportasi di Indonesia sudah dibangun sejak masa Orde Lama bahkan sejak jaman penjajahan. Hal ini dilakukan agar terciptanya kemudahan untuk mengirim barang dan mobilisasi secara efektif dan efisien mengetahui Indonesia memiliki keadaan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh perairan. Adapun beberapa fungsi transportasi pada saat itu adalah memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar Negara. 

     Kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru adalah kebijakan transportasi dengan melakukan ekspor alat transportasi umum bus secara besar-besaran,  pembangunan terminal, serta jalan raya sebagai penghubung antar daerah. Setelah itu pemerintah membentuk lembaga transportasi darat yang dikenal dengan Perusahaan Jawatan Kereta Api dan perusahan angkutan umum bus yang diberi nama Perum DAMRI.

Berikut merupakan 3 jenis sektor transportasi yang ada di Indonesia : 

A. Transportasi darat (angkutan jalan raya dan angkutan kereta api)
B. Penyeberangan dan transportasi laut

C. Transportasi udara 

       Seiring dengan berjalannya waktu, pada masa Reformasi semakin banyak lagi pembangunan sarana transportasi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun oleh pihak swasta. Seperti dibangunnya jalan bebas hambatan atau Tol dan jalan layang pertama kali pada tahun 1973. Lalu dilanjutkan pembuatan Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km itu dioperasikan pada 9 Maret 1978. Pembangunan jalan Tol dibuat oleh PT. Jasa Marga sebagai operator tunggal jalan tol, informasi lebih lanjut klik http://www.jasamarga.com/id_/profil-perusahaan/sekilas-jasa-marga.html

  
      Kereta api juga merupakan sarana transportasi yang mendukung mobilisasi di Indonesia, Lembaga transportasi kereta api ini sudah hampir 3 kali berganti nama. Pada masa penjajahan lembaga kereta api dikuasi oleh Jepang dan diberi nama  Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA). Setelah kemerdekaan anggota AMKA memutuskan untuk mengambil alih lembaga tersebut dari Jepang dan meresmikan Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 September 1945. Adapun operator KA lain yang beroperasi di Sumatra diberi nama Kereta Api Soematra Oetara Negara Repoeblik Indonesia dan Kereta Api Negara Repoeblik Indonesia (1953-1960). Selama masa orde lama DKARI berubah nama menjadi  Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) pada 15 September 1971. Lalu  tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan semenjak tanggal 1 Juni 1999, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api (Persero) (PT KA). Hingga akhirnya pada Mei 2010 PT KA berubah nama menjadi PT KAI hingga sekarang. 

(sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia#Pasca-kemerdekaan)

            Tidak hanya transportasi kereta api yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, namun transportasi antar kota yaitu bus juga menjadi salah satu transportasi yang dibuat untuk menopang mobilisasi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya. Pada masa sebelum kemerdekaan perusahan angkutan dikuasi oleh Jepang dan diberi nama Jawa Unyu Zigyosha untuk kendaraan seperti truk dan gerobak lalu untuk angkutan penumpang diberi nama Zidosha Sokyoku. Namun setelah kemerdekaan kedua perusahaan tersebut dikuasai Indonesia dan melebur menjadi satu yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan RI yang diberi nama "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia" yang diresmikan pada 25 November 1946. Tahun 1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984 serta dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini, di mana PERUM DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor. Saat ini, DAMRI merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/DAMRI#Armada_Bus_Kota_Jakarta_.3D

              Indonesia juga memiliki transportasi laut yang berada dibawah lembaga milik negara yaitu PT PELNI yang dibentuk pada tahun 1950. PT PELNI sekarang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara. 

sumber https://www.pelni.co.id/profile/show/8

                 Pada tanggal 15 Mei 1965 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Hal ini dilandasi oleh keinginan Presiden Soekarno untuk membangun transportasi udara di Indonesia. Pada masa itu Angkasa Pura Kemayoran merupakan satu-satunya bandra yang melayani penerbangan Internasional maupun domestik. Secara berangsur Pelapuhan Udar Ngurah Rai-Bali, Halim Perdana Kusumah-Jakarta Polonia-Medan, Jaunda-Surabaya, Sepinggan-Balikpapan dan Sultan Hasanuddin-Ujungpandang berada dalam pengelolaan PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya  dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero). Sampai saat PT Angkasa Pura telah mengelola 13 bandara lainnya yang tersebat di berbagai daerah diantaranya adalah : 

1. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali
2. Bandara Juanda - Surabaya
3. Bandara Sultan Hasanudin - Makassar
4. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan
5. Bandara Frans Kaisiepo - Biak 
6. Bandara Sam Ratulangi - Manado
7. Bandara Syamsyudin Noor - Banjarmasin
8. Bandara Ahmad Yani - Semarang
9. Bandara Adisutjipto - Yogyakarta
10. Bandara Adi Soemarno - Surakarta
11. Bandara Internasional Lombok - Lombok Tengah
12. Bandara Pattimura - Ambon
13. Bandara El Tari - Kupang

sumber : http://www.ap1.co.id/id/about/our-history

 

           Penjabaran berikut merupakan bukti dari proses Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung mobilisasi masyarakat Indonesia sehingga memudahkan aktivitas masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu pembangunan infrastruktur yang sekarang dijalani seperti MRT dan LRT merupakan bentuk kemajuan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Hal ini pasti memiliki tujuan yang sangat positif, dengan memudahkan masyarakat Indonesia melakukan mobilisasinya setiap hari hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri infrastruktur merupakan penopang kemajuan ekonomi untuk memperlancar arus distrubusi barang maupun jasa. Pencapaian yang dilakukan pemerintah masa orde lama hingga sekarang merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah selaku fasilitator dalam membangun infrastruktur dan masyarakat Indonesia sebagai penanggung jawab dalam menjaga apa yang sudah dibuat oleh mereka.